JAKARTA – Diskursus politik nasional kembali memanas menyusul munculnya wacana mengenai kemungkinan “boikot” Pemilu 2029. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, secara tegas merespons narasi tersebut dengan melayangkan kritik keras terhadap pengamat politik Saiful Mujani yang diduga menjadi salah satu tokoh yang melontarkan ide tersebut.
Habiburokhman menilai bahwa seruan boikot pemilu bukan sekadar bentuk kritik akademis, melainkan cerminan dari agenda politik partisan yang mendalam.Menyoal Objektivitas KritikDalam keterangan resminya, Habiburokhman mempertanyakan motif di balik setiap pernyataan yang dilontarkan Saiful Mujani terkait masa depan kepemimpinan nasional. Ia menegaskan bahwa ada jarak yang lebar antara kritik yang membangun dengan upaya delegitimasi proses demokrasi melalui boikot.
“Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elite politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo. Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan?” tegas Habiburokhman.
Menurut Habiburokhman, posisi Saiful Mujani sebagai akademisi seharusnya menempatkannya pada posisi yang netral, bukan justru menjadi inisiator wacana yang berpotensi merusak partisipasi publik dalam pesta demokrasi lima tahunan.
Menjaga Koridor Konstitusional
Habiburokhman menekankan bahwa Pemilu 2029 adalah instrumen konstitusional yang sah dan mutlak bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Ia berargumen bahwa menyerukan boikot sama dengan menutup ruang bagi masyarakat untuk menentukan nasib bangsanya sendiri melalui jalur yang benar.
“Kalau toh Saiful Mujani bernafsu untuk merebut kekuasaan, itu merupakan hak dia. Namun terlalu besar ongkos politik yang harus dibayar oleh rakyat jika ada pihak yang menginginkan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional,” tambahnya.
Politikus Gerindra ini mengingatkan bahwa pemerintah saat ini masih memiliki waktu untuk menjalankan janji-janji politiknya. Masyarakat, kata Habiburokhman, adalah penilai terbaik yang akan menentukan hasil akhirnya pada hari pemungutan suara nanti, bukan melalui gerakan-gerakan yang mencoba memboikot proses demokrasi itu sendiri.
Respon terhadap Iklim Demokrasi
Polemik ini mencerminkan ketegangan yang kian terasa menjelang Pemilu 2029. Di satu sisi, pihak pengkritik menilai bahwa perlu ada tindakan nyata untuk merespons arah kebijakan pemerintah. Di sisi lain, kubu pemerintah menganggap bahwa segala bentuk upaya yang mencoba menghambat proses elektoral seperti wacana boikot merupakan ancaman bagi stabilitas nasional.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi lebih lanjut dari pihak Saiful Mujani terkait tudingan “ambisi partisan” yang dilontarkan oleh Habiburokhman tersebut.
