Maraknya OTT Pejabat, Sekjen Golkar Minta Evaluasi Sistem dan Biaya Politik

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah pejabat dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai fenomena tersebut harus menjadi bahan refleksi bersama untuk mencari akar persoalan praktik korupsi yang masih terus terjadi.Menurut Sarmuji, banyaknya kasus OTT tidak semata-mata dipandang sebagai keberhasilan penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi sistem yang memungkinkan praktik korupsi berulang.

“Banyaknya OTT ini harus kita refleksikan bersama. Kenapa kasus seperti ini masih sering terjadi, dan apa yang membuat praktik korupsi terus berulang,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).

Ia menilai masyarakat tentu tidak ingin terus-menerus disuguhi kabar penangkapan pejabat akibat kasus korupsi. Karena itu, diperlukan langkah evaluasi agar praktik serupa tidak terus terjadi dari waktu ke waktu.Menurutnya, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu mencari sumber persoalan yang memicu munculnya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.Salah satu faktor yang disorot Sarmuji adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi elektoral, terutama pada pemilihan kepala daerah.

Ia juga mengatakan biaya yang besar dalam proses politik dapat memicu praktik yang tidak sehat setelah kandidat terpilih memegang jabatan.“Barangkali politik kita terlalu mahal. Pilkada kita terlalu mahal,” kata Sarmuji.

Ia menjelaskan, biaya tinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada sering kali membawa konsekuensi besar bagi tata kelola pemerintahan.Menurut dia, sebagian masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa kontestasi politik yang mahal dapat membuka peluang munculnya praktik korupsi setelah seseorang memenangkan jabatan publik.Karena itu, ia menilai perlu ada pembenahan menyeluruh terhadap sistem politik dan pembiayaan pemilu agar praktik korupsi dapat ditekan sejak awal.(dz)