Dari Hashtag ke Kebijakan, Rijal Wahid: Medsos Kini Lebih “Powerful” dari Istana
MALANG – Peta pembentukan kebijakan publik di Indonesia mulai bergeser. Jika sebelumnya banyak keputusan lahir dari pusat kekuasaan negara, kini arusnya berubah: media sosial menjadi salah satu faktor penentu.
Hal itu disampaikan Rijal Wahid, Direktur INSS bidang Geopolitik yang juga kandidat doktor (S3) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) di Aula Rumah Singgah Lantai 4, Kampus 2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu (6/5).“Sekitar tiga tahun lalu, kebijakan banyak muncul dari Istana Negara. Sekarang, bisa lahir dari hashtag di media sosial. Hari ini, medsos itu powerful,” tegasnya.
Rijal mencontohkan fenomena yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Seorang pegiat lingkungan asal Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Arief Kamaruddin, menjadi sorotan setelah rutin membagikan aktivitasnya menangkap ikan sapu-sapu di Kali Ciliwung melalui media sosial.
Awalnya sederhana. Arief hanya menyalurkan hobinya sejak kecil, yakni menjala ikan. Namun, alih-alih mendapatkan ikan konsumsi, ia justru lebih sering memperoleh ikan sapu-sapu dalam jumlah besar. Sebagaimana diketahui ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem sungai. Menurut Rijal, aktivitas yang awalnya dilandasi keresahan pribadi itu kemudian ia bagikan melalui media sosial. Tanpa disangka, konten tersebut mendapat perhatian luas dari publik hingga pemerintah.
“Dia hanya ingin mengajak membersihkan lingkungan. Tapi dari media sosial, isu itu membesar, bahkan sampai mendorong kebijakan,” terang Rijal.
Fenomena tersebut berujung pada langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai melakukan penjarangan populasi ikan sapu-sapu di sejumlah wilayah. Bahkan, isu ini ikut mendapat perhatian dari Gubernur DKI Jakarta.
Bagi Rijal, kasus itu menjadi contoh nyata bagaimana kritik yang dibarengi aksi konkret dapat menghasilkan perubahan.“Itulah aksi kritis yang diimbangi aksi nyata. Tidak berhenti di opini, tapi ada tindakan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menyinggung posisi strategis Kota Malang sebagai kota pendidikan. Menurutnya, potensi mahasiswa di Malang sangat besar dalam menciptakan perubahan sosial.“Malang bukan sekadar kota wisata. Ini kota kampus, kota mahasiswa. Banyak potensi kritis di sini,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap mahasiswa tidak hanya aktif di ruang diskusi, tetapi juga mampu menerjemahkan gagasan menjadi gerakan nyata.“Kami berharap mahasiswa Malang bisa lebih kritis dan mampu merealisasikannya dalam langkah nyata untuk perubahan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
FGD tersebut menjadi ruang refleksi bagi mahasiswa untuk memahami dinamika geopolitik dan peran strategis generasi muda di era digital, di mana satu unggahan media sosial dapat berujung pada perubahan kebijakan. (rul)
