Aliansi Rakyat Gelar Aksi 28 Tahun Reformasi di Balai Kota Malang
MALANG – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat menggelar aksi peringatan 28 Tahun Reformasi pada Kamis, 21 Mei 2026 di Balai Kota Malang. Sebelumnya, seruan aksi tersebut juga sempat disampaikan melalui selebaran yang beredar luas di masyarakat dengan membawa tema besar “Ganyang Militerisme, Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat, Rebut Supremasi Sipil.
Dalam seruan tersebut, Aliansi Rakyat menilai cita-cita Reformasi 1998 hingga kini belum sepenuhnya terwujud. Mereka menyoroti berbagai persoalan yang dianggap sebagai bentuk kemunduran demokrasi, mulai dari meningkatnya praktik militerisme, kriminalisasi terhadap rakyat, hingga belum tuntasnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.
Aliansi juga menyinggung sejumlah isu nasional, termasuk penghormatan terhadap perjuangan buruh yang dikaitkan dengan sosok Marsinah sebagai simbol perjuangan kaum pekerja. Mereka menilai negara masih belum serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara adil dan transparan.
Selain itu, massa aksi mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap semakin menjauh dari semangat Reformasi. Dalam pernyataannya, mereka menyoroti persoalan ekonomi rakyat, kenaikan harga kebutuhan pokok, sistem kerja yang dinilai eksploitatif, hingga isu pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Tak hanya isu domestik, Aliansi Rakyat juga menyoroti posisi politik luar negeri Indonesia. Mereka mengkritik sikap pemerintah yang dianggap lemah dalam menyikapi konflik internasional dan isu kemanusiaan global.Tuntutan AksiDalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat menyampaikan sedikitnya 16 tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:
• Menghentikan praktik teror, kriminalisasi, dan militerisme.
• Menegakkan supremasi sipil serta menghentikan pembangunan batalyon teritorial baru.
• Menuntaskan pelanggaran HAM berat melalui keadilan substantif bagi korban.
• Menolak penghapusan sejarah tragedi 1998 dan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto.
• Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah minimum secara layak.
• Menghapus sistem kerja kontrak dan pola kerja eksploitatif lainnya.
• Menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat.
• Mendorong reforma agraria dan kedaulatan pangan nasional.
• Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Menolak kebijakan yang dianggap melemahkan kedaulatan negara.
Aliansi Rakyat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam aksi tersebut sebagai bentuk perjuangan menjaga demokrasi dan memperjuangkan hak-hak rakyat.
Mereka menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk konsolidasi masyarakat sipil dalam mengawal cita-cita Reformasi agar tidak semakin menjauh dari prinsip keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. (rul)
