DPR Dukung Pemanfaatan Motor Listrik Eks Program MBG untuk Guru Honorer
JAKARTA – Rencana pemanfaatan ribuan sepeda motor listrik yang sebelumnya disiapkan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Kendaraan tersebut diusulkan untuk dialihkan penggunaannya kepada para guru honorer di berbagai daerah agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai langkah tersebut merupakan solusi yang lebih efektif dibandingkan membiarkan aset negara tidak termanfaatkan. Menurutnya, kendaraan yang telah dibeli menggunakan anggaran negara seharusnya dapat digunakan secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik.Ia menyebut para guru honorer, khususnya yang bertugas di wilayah dengan akses transportasi terbatas, dapat memperoleh manfaat langsung dari keberadaan kendaraan operasional tersebut. Selain membantu mobilitas, pemanfaatan aset juga dinilai dapat mengurangi potensi pemborosan anggaran.
Meski mendukung pengalihan fungsi kendaraan, Yahya mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya mempertanyakan kebutuhan pengadaan motor listrik dalam jumlah besar untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kebutuhan lapangan perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses pengadaan barang pemerintah.
Selain aspek kebutuhan, ia juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung seperti jaringan servis dan ketersediaan suku cadang agar kendaraan dapat digunakan secara berkelanjutan. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pengadaan dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran.Usulan pemanfaatan kembali armada motor listrik tersebut mengemuka dalam pembahasan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komisi IX DPR RI. Dalam forum tersebut, BGN memaparkan sejumlah opsi agar kendaraan yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, pengadaan motor listrik tersebut juga masih menjadi perhatian aparat penegak hukum yang tengah melakukan pendalaman terhadap sejumlah program dan penggunaan anggaran pada periode sebelumnya. Karena itu, proses pemanfaatan aset ke depan diharapkan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.Apabila rencana hibah terealisasi, ribuan motor listrik tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas para guru honorer, terutama di daerah yang membutuhkan sarana transportasi untuk menunjang tugas pendidikan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam memastikan aset negara tetap produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (rul)
