Menggugat Lemahnya Prioritas Politik dalam Kebijakan Pelestarian Hutan
PUJON – Persoalan pelestarian lingkungan kembali mengemuka dalam diskusi terbuka bertajuk “Lestari Alamku Jaya Negeriku” yang digelar di kawasan wisata Taman Kemesraan, Pujon, Rabu (18/6/2026). Kegiatan yang menghadirkan berbagai kalangan pemerhati lingkungan, akademisi, dan masyarakat tersebut menjadi ruang refleksi atas kondisi ekologi Indonesia yang dinilai semakin menghadapi tantangan serius.Dalam forum tersebut, praktisi hukum dan kebijakan publik, Alim Mustofa, S.Sos., S.H., M.H., menyoroti masih lemahnya komitmen politik pemerintah dalam menempatkan isu lingkungan sebagai agenda pembangunan yang utama. Menurutnya, berbagai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan.
Alim menegaskan bahwa program-program strategis seperti reboisasi, rehabilitasi kawasan hutan, hingga upaya penyegaran ekosistem yang rusak belum mendapatkan perhatian yang memadai, baik di tingkat nasional maupun daerah. Padahal, keberadaan hutan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah bencana alam, serta menjamin keberlangsungan sumber daya bagi generasi mendatang.“Belum ada penyampaian yang kuat secara politis mengenai program reboisasi maupun pelestarian hutan. Program lingkungan justru tidak menjadi prioritas dan cenderung ditinggalkan. Pada akhirnya, persoalan kerusakan lingkungan kembali pada kebijakan yang dibuat,” ujar Alim di hadapan peserta diskusi.
Menurutnya, berbagai program pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali berjalan tanpa diimbangi perhatian yang cukup terhadap aspek keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, kerusakan kawasan hutan, berkurangnya tutupan lahan hijau, hingga meningkatnya risiko bencana ekologis menjadi persoalan yang terus berulang dari tahun ke tahun.Ia menilai bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan gerakan masyarakat atau komunitas pecinta alam. Dibutuhkan keberpihakan yang nyata dari pemerintah melalui regulasi, penganggaran, serta program yang terukur dan berkelanjutan.“Ketika kebijakan lingkungan tidak ditempatkan sebagai prioritas, maka upaya-upaya konservasi yang dilakukan masyarakat akan sulit memberikan dampak yang signifikan. Karena pada akhirnya, skala kerusakan maupun upaya pemulihan lingkungan sangat ditentukan oleh arah kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Alim juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi logis dari lemahnya perhatian terhadap aspek ekologis dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu, ia mendorong agar isu lingkungan tidak hanya menjadi slogan atau kampanye sesaat, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang memiliki dampak langsung bagi keberlangsungan alam.
Diskusi yang berlangsung hangat tersebut turut menyoroti pentingnya membangun kesadaran kolektif mengenai pelestarian lingkungan. Para peserta sepakat bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh elemen masyarakat. Namun demikian, komitmen politik tetap menjadi faktor kunci untuk memastikan berbagai program konservasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.Melalui forum “Lestari Alamku Jaya Negeriku”, para peserta berharap isu lingkungan dapat kembali mendapat perhatian yang lebih besar dalam agenda pembangunan. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat, upaya menjaga kelestarian alam diharapkan tidak sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar terwujud dalam langkah nyata demi masa depan yang lebih berkelanjutan. (rul)
