Diskusi Publik di UGM Berujung Ricuh, Wamen Pertanian: Tindakan Penggerudukan Tidak Mencerminkan Nilai Demokrasi
YOGYAKARTA – Insiden penggerudukan oleh sekelompok mahasiswa dalam forum diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat negara di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (15/6/2026) malam, menuai kritik tajam. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyoroti tindakan penghentian paksa forum tersebut sebagai langkah yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang sehat.
Sudaryono menyatakan, diskusi publik seharusnya menjadi wadah pertukaran ide dan kritik yang dilakukan dengan cara-cara beradab. Baginya, menyampaikan aspirasi melalui aksi penggerudukan hingga menyebabkan kericuhan justru mencederai esensi dari kebebasan berpendapat di lingkungan kampus.”Demokrasi itu bukan tentang siapa yang paling keras berteriak atau siapa yang bisa menghentikan acara secara paksa. Demokrasi adalah tentang kemampuan kita untuk duduk bersama, saling mendengar, dan beradu argumen dengan cara yang santun,” ungkap Sudaryono dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Dalam forum tersebut, Sudaryono bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko hadir dengan tujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa. Namun, suasana berubah tegang ketika sejumlah peserta mulai naik ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan yang diikuti dengan aksi dorong-mendorong.Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah antipati terhadap suara kritis. Namun, ia menyayangkan ketika ruang dialog yang sudah disediakan justru tidak dimanfaatkan untuk menyampaikan kritik secara terstruktur dan produktif.”Kami hadir untuk berdiskusi, bukan untuk berkonfrontasi. Sayang sekali jika momentum untuk menguji kebijakan pemerintah secara substantif justru terbuang percuma hanya karena tindakan yang tidak tertib. Ini bukan cerminan dari budaya intelektual kampus,” tegasnya.
Sudaryono berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, terutama mahasiswa, agar ke depannya mampu mengedepankan etika komunikasi dalam berdemokrasi. Ia menekankan bahwa pemerintah tetap akan membuka diri terhadap setiap masukan, selama cara penyampaiannya dilakukan dengan menghormati aturan dan tata krama yang berlaku.”Pintu dialog bagi mahasiswa tidak pernah tertutup. Kami berharap ke depan, kita bisa saling menghargai. Mari tunjukkan bahwa mahasiswa adalah kelompok intelektual yang mampu berdialog dengan elegan, bukan dengan cara-cara yang intimidatif,” tutupnya.
Insiden ini sendiri sempat memicu perhatian luas setelah video pengejaran dan kericuhan di lokasi diskusi beredar luas di berbagai platform digital, memicu beragam perdebatan mengenai batas-batas kebebasan berpendapat di lingkungan akademik. (rul)
