Koalisi Mulai Gerah, Sebut Posisi Politik PDIP Ambigu
JAKARTA – Hubungan antara partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto–Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan PDI Perjuangan (PDIP) mulai menghangat. Penyebabnya, parpol propemerintah kompak menyoroti sikap politik PDIP yang memilih jalan sunyi sebagai partai penyeimbang di luar kabinet. Kubu banteng pun mulai gerah dan balik mencium adanya aroma ketidaknyamanan di internal koalisi penguasa.
Saling lempar argumen ini bermula dari sentilan Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid yang melabeli sikap PDIP di panggung politik nasional saat ini cenderung ”abu-abu”. Suara senada juga ditiupkan oleh Partai Demokrat.
Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, publik butuh ketegasan dari partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut. ”Bagi masyarakat sebenarnya tidak masalah mendukung atau tidak mendukung sikap PDIP kepada pemerintahan,” ujar Herzaky saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6).
Namun, menurut dia, posisi politik itu harus dideklarasikan secara gamblang agar tidak memicu kebingungan di akar rumput. ”Yang paling penting itu bagaimana benar-benar bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa sikapnya mendukung atau tidak. Yang kedua, bagaimana implementasinya,” sambung Herzaky.
Dia kemudian membandingkan dengan rekam jejak Demokrat yang sempat mencicipi posisi di luar pemerintahan selama sembilan tahun di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Saat itu, kata Herzaky, partainya bersikap kesatria dan hitam-putih. ”Kami mengambil sikap yang tegas dan jelas. Kita menyampaikan kritik, kita juga tegas di situ,” tuturnya.
Tarik Ulur ParlemenBerbeda dengan Demokrat dan PKB yang bernada miring, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru merespons lebih adem. Sekretaris Jenderal PKS M. Kholid memandang posisi di dalam maupun di luar pemerintahan memiliki bobot nilai yang sama pentingnya untuk menjaga roda negara.Kholid menilai, jika pada akhirnya PDIP kukuh mengunci posisi di luar barisan menteri, hal itu mutlak hak mereka. ”Itu merupakan pilihan yang sah, konstitusional, dan baik juga bagi demokrasi kita karena semakin memperkuat fungsi checks and balances di parlemen,” jelas Kholid.
PKS, lanjut Kholid, sangat paham dinamika tersebut karena pernah sepuluh tahun konsisten menjadi oposisi di bawah pemerintahan Jokowi–PDIP. Bedanya, untuk periode kali ini, PKS memilih menyeberang masuk ke dalam barisan penguasa. ”Sekarang ini kami memilih untuk di dalam pemerintahan, mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkas legislator PKS tersebut. (rul)
