FPK Jatim Ingatkan Masyarakat Tidak Mengaitkan Persoalan Pribadi dengan Identitas Suku atau Daerah
SURABAYA – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan tidak membawa identitas suku, etnis, maupun daerah dalam menyikapi persoalan yang bersifat pribadi. Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga persatuan dan mencegah munculnya polarisasi di tengah masyarakat.
Ketua FPK Jawa Timur, R. Muhammad Ali, mengatakan setiap persoalan yang melibatkan individu seharusnya ditempatkan secara proporsional tanpa dikaitkan dengan kelompok sosial tertentu. Menurutnya, menggeneralisasi tindakan seseorang kepada suku, etnis, atau daerah asal berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memicu ketegangan sosial.
Ia menjelaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi sentimen yang mengarah pada perpecahan.“Dalam masyarakat yang majemuk, setiap orang berhak memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda. Yang perlu dijaga adalah bagaimana perbedaan itu tidak berubah menjadi konflik identitas yang dapat merusak harmoni sosial,” ujar Muhammad Ali, Senin (8/6).
Menurutnya, berbagai isu yang berkembang di ruang publik, baik terkait kebijakan pemerintah, pembangunan, lingkungan hidup, maupun hak-hak masyarakat, seharusnya dibahas berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai pendekatan yang objektif akan membantu masyarakat memahami persoalan secara lebih jernih tanpa terjebak pada prasangka terhadap kelompok tertentu.
FPK Jawa Timur juga mengingatkan bahwa hak dan sikap seseorang tidak dapat dianggap sebagai representasi dari keseluruhan komunitas tempat ia berasal. Karena itu, penyelesaian berbagai persoalan harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak warga negara, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat juga diminta lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi. Narasi yang mengandung unsur provokasi, ujaran kebencian, atau upaya mengadu domba antarkelompok dinilai dapat mengganggu stabilitas sosial dan merusak semangat kebangsaan.
Muhammad Ali menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, setiap pihak diharapkan mampu menahan diri dari penggunaan isu-isu identitas dalam perdebatan publik yang tidak memiliki kaitan langsung dengan substansi persoalan.“Persatuan dan rasa saling menghormati harus tetap menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan pendapat boleh terjadi, tetapi jangan sampai mengorbankan kebersamaan yang selama ini menjadi modal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
FPK Jawa Timur berharap masyarakat terus mengedepankan dialog yang konstruktif, menghormati keberagaman, serta memperkuat semangat persaudaraan di tengah berbagai dinamika sosial yang berkembang. Dengan cara tersebut, stabilitas sosial dan persatuan nasional dapat tetap terjaga.(rul)
