Pemerintah Tak Ragu Tutup Dapur SPPG Overcapacity dalam Evaluasi Total Program MBG
JAKARTA – Pemerintah menegaskan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk menutup paksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai kelebihan kapasitas (overcapacity) atau terbukti melanggar standar prosedur operasional (SOP). Langkah radikal ini diambil sebagai bagian dari komitmen penuh Istana untuk menata ulang dan mengevaluasi menyeluruh sistem pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa proses pembenahan besar-besaran ini ditargetkan dapat rampung dalam kurun waktu satu bulan. Fokus utamanya adalah memperbaiki sistem tata kelola di lapangan serta menyisir keberadaan dapur umum di berbagai wilayah guna memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Meski penertiban ketat akan dilakukan, Prasetyo memastikan bahwa penyaluran makanan bergizi di wilayah yang sudah berjalan dengan baik tidak akan dihentikan, demi menjaga hak para penerima manfaat.”Satu bulan ini target awal kami harus selesai, tetapi tentu kita harus realistis melihat dinamika yang ada di lapangan,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan turun langsung melakukan pengecekan kondisi riil di setiap daerah sebelum mengambil keputusan penutupan, sehingga langkah penataan yang diambil benar-benar berbasis data faktual dan objektif.
Di sisi lain, menanggapi isu yang beredar mengenai kepemilikan atau afiliasi operasional SPPG dengan tokoh-tokoh politik tertentu, pihak Istana memberikan klarifikasi bernada peringatan. Pemerintah menyatakan tidak mempermasalahkan latar belakang kepemilikan tersebut, asalkan seluruh pengelolaannya tunduk dan patuh pada aturan ketat yang telah digariskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Masalahnya bukan pada siapa pemiliknya. Yang tidak boleh adalah jika mereka melanggar aturan main yang sudah kita tetapkan,” pungkas Prasetyo. (rul)
